berita.akasta.ac.id – Lima bulan setelah merilis rencana penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, Pemerintah Kota Seattle menghentikan secara resmi penerapan teknologi tersebut untuk karyawan kota. Walikota Katie Wilson mengumumkan penundaan rencana peluncuran Microsoft Copilot di seluruh kota, yang sebelumnya telah disetujui oleh walikota sebelumnya, Bruce Harrell, sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Desember.
Megan Erb, juru bicara Departemen Teknologi Informasi Seattle, menyatakan, meskipun pelaksanaan teknologi ditunda, kegiatan edukasi dan tata kelola tetap berlangsung. Kota Seattle saat ini sedang melaksanakan roadshow edukatif untuk berbagai departemen sambil memperkuat kerja dasar dalam tata kelola data.
Pada bulan September, Seattle meluncurkan rencana AI yang mencakup kesempatan pelatihan untuk karyawan kota dan kerangka kerja untuk mengevaluasi penggunaan alat AI dalam operasi kota. Sebuah uji coba Copilot dilakukan dengan 500 karyawan, yang melaporkan penghematan lebih dari 450 jam kerja per minggu dalam berbagai tugas, seperti penyusunan komunikasi dan analisis dokumen.
Sebanyak 83% peserta merasa nilai bisnis yang ditawarkan Copilot Chat sangat berharga, sedangkan 79% merasakan pengalaman pengguna yang positif. Seattle dikenal sebagai pionir dalam adopsi alat AI generasi baru dan telah menerapkan kebijakan AI generatif pertama di negara ini pada musim gugur 2023.
Namun, regulasi dan pengawasan terkait AI di tingkat kota menjadi perhatian luas. Penelitian sebelumnya menunjukkan banyak kota di Washington kurang memiliki pedoman yang jelas terkait penggunaan AI, sehingga memicu kekhawatiran privasi publik. Pemimpin Seattle terus menekankan komitmen untuk mengadopsi teknologi baru sambil menjaga tanggung jawab publik.
Erb menekankan bahwa penundaan peluncuran Copilot merupakan bagian dari upaya bertahap untuk memastikan bahwa alat AI diujicobakan dan diterapkan secara bertanggung jawab. Seattle juga telah mengidentifikasi 41 proyek prioritas di mana AI dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan publik.